Jakarta – Polda Metro Jaya mengedepankan komunikasi dan pendekatan dialogis saat mengawal aksi penyampaian pendapat elemen buruh di kawasan DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Pendekatan tersebut bertujuan menjaga penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib tanpa mengabaikan aktivitas masyarakat lain di sekitar lokasi.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, komunikasi antara petugas dan peserta aksi terus dibangun selama kegiatan berlangsung.
Menurut Budi, komunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antara aparat dan massa ketika penyampaian pendapat berlangsung di ruang publik.
“Penyampaian pendapat merupakan bagian dari ruang demokrasi,” ujar Budi.
“Polri hadir memberikan pelayanan agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman dan tertib, sekaligus memastikan hak masyarakat lainnya untuk beraktivitas tetap terjaga,” lanjutnya.
Komunikasi Jadi Pendekatan Pengamanan
Di lapangan, personel Polda Metro Jaya mengedepankan komunikasi dengan koordinator aksi selama kegiatan berlangsung.
Selain itu, petugas melakukan pengaturan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan kondisi lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI.
Langkah tersebut memungkinkan pengamanan menyesuaikan dinamika kegiatan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang tetap beraktivitas di kawasan tersebut.
Karena itu, komunikasi menjadi salah satu instrumen kepolisian dalam menjaga kegiatan penyampaian aspirasi tetap terkendali.
Di sisi lain, peserta aksi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada saat yang sama, masyarakat lain juga memiliki hak untuk menjalankan aktivitasnya tanpa gangguan yang tidak perlu.
Keseimbangan kedua kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan kegiatan massa di ruang publik.
Budi menegaskan, personel mengutamakan sikap saling menghormati ketika berinteraksi dengan peserta aksi.
“Yang kita kedepankan adalah komunikasi dan sikap saling menghormati,” kata Budi.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga ruang demokrasi tetap aman dan tertib.
“Polisi bersama masyarakat menjaga agar ruang demokrasi tetap aman, tertib, dan sejuk, dengan keselamatan seluruh pihak sebagai prioritas,” jelasnya.
Pengamanan Menyesuaikan Kondisi Lapangan
Sementara itu, pengaturan situasional menjadi bagian dari pelayanan kepolisian selama aksi berlangsung di kawasan DPR/MPR RI.
Petugas menyesuaikan langkah pengamanan dengan perkembangan kegiatan dan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi.
Dengan pendekatan tersebut, kepolisian berupaya menjaga kegiatan penyampaian pendapat tanpa mengabaikan mobilitas masyarakat lainnya.
Namun, informasi yang tersedia tidak merinci jumlah peserta aksi maupun substansi tuntutan yang disampaikan elemen buruh.
Karena itu, pemberitaan ini tidak menambahkan angka massa maupun materi tuntutan yang belum tersedia dalam keterangan sumber.
Prinsip tersebut penting untuk menjaga akurasi sekaligus menghindari munculnya informasi yang tidak terverifikasi dalam pemberitaan.
Terlebih, penyampaian pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang membutuhkan ruang aman bagi peserta maupun masyarakat umum.
Dalam konteks tersebut, komunikasi antara petugas dan koordinator aksi menjadi salah satu faktor yang dapat membantu menjaga interaksi tetap terkendali.
Polda Metro Jaya melalui keterangan Budi menempatkan keselamatan seluruh pihak sebagai prioritas selama pengamanan kegiatan.
Dengan demikian, pendekatan dialogis menjadi bagian dari strategi pelayanan kepolisian dalam mengawal penyampaian aspirasi di kawasan parlemen.
Pada akhirnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, tetapi juga membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak.
Karena itu, kepolisian mengajak peserta aksi dan masyarakat menjaga ketertiban serta menghormati hak masing-masing selama kegiatan berlangsung.
