Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026), untuk memperkuat koordinasi menghadapi ancaman keamanan nasional.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari peredaran narkotika, pertambangan ilegal, premanisme, hingga kejahatan transnasional dan serangan siber.
Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan serta soliditas TNI-Polri untuk menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kapolri menilai hubungan kedua institusi sebagai keluarga besar harus menjadi landasan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.
“Kita ini merupakan keluarga besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Karena itu, soliditas dan sinergi TNI-Polri harus terus dipelihara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Suyudi.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas institusi, terutama ketika penanganan suatu ancaman membutuhkan dukungan berbagai unsur keamanan dan penegakan hukum.
Selain itu, pembahasan mencakup perkembangan modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi, jalur penyelundupan, serta celah pengawasan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
Narkotika dan Pertambangan Ilegal Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, Suyudi menyoroti peredaran narkotika yang terus berkembang melalui beragam modus dan jalur penyelundupan.
Salah satu perhatian Kapolri ialah dugaan penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai sarana mengedarkan narkotika cair.
Menurutnya, perubahan modus tersebut menuntut aparat meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba.
Kapolri juga menegaskan pentingnya penindakan terhadap siapa pun yang terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk pihak yang memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan.
“Peredaran narkotika terus berkembang dengan berbagai modus dan jalur penyelundupan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut,” tegasnya.
Penekanan itu menempatkan pemberantasan narkotika sebagai salah satu agenda kerja sama yang membutuhkan konsistensi penegakan hukum.
Namun, efektivitas upaya tersebut juga bergantung pada kemampuan aparat mengungkap jaringan, menindak pelaku berdasarkan bukti, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Selain narkotika, Kapolri menyoroti aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara serta mengancam pengelolaan kekayaan alam.
Ia menyebut pembentukan satuan tugas terpadu TNI-Polri sebagai salah satu langkah untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal.
Melalui koordinasi tersebut, kedua institusi diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan.
Meski demikian, pelaksanaan penindakan tetap membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas, koordinasi antarlembaga, dan proses hukum yang akuntabel.
Kapolri turut menyoroti premanisme dan praktik pemalakan yang meresahkan masyarakat serta mengganggu aktivitas perekonomian.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi.
Karena itu, kerja sama aparat diperlukan agar penindakan berlangsung terarah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Keamanan Siber dan Identitas Digital Perlu Diperkuat
Di bidang teknologi, Suyudi mengingatkan ancaman serangan siber dan penyalahgunaan identitas di ruang digital.
Perkembangan teknologi, menurut Kapolri, turut membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan metode baru dalam menjalankan aksinya.
Oleh sebab itu, penguatan kemampuan siber dan pengembangan sistem identitas digital yang terverifikasi menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman tersebut.
“Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” lanjut Suyudi.
Pernyataan tersebut menekankan perlunya penyesuaian kemampuan aparat terhadap perubahan pola kejahatan di tengah perkembangan teknologi digital.
Selain meningkatkan kemampuan teknis, perlindungan identitas digital juga membutuhkan pengelolaan data yang aman serta mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penguatan keamanan digital tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga upaya mencegah penyalahgunaan data dan melindungi masyarakat.
Panglima TNI Tekankan Koordinasi Berkelanjutan
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengapresiasi kunjungan Kapolri bersama jajaran pejabat utama Polri.
Agus menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan untuk menjaga soliditas kedua institusi dalam menjalankan tugas masing-masing.
Ia juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika strategis global serta potensi gangguan keamanan di dalam negeri.
Menurut Panglima TNI, kerja sama TNI-Polri perlu berjalan seiring dengan upaya mendukung program pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi nasional.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi kedua institusi tidak hanya berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan, tetapi juga pelaksanaan tugas sesuai kewenangan dalam mendukung kepentingan nasional.
Meski begitu, setiap bentuk kerja sama tetap membutuhkan koordinasi yang terukur agar pelaksanaan tugas masing-masing institusi berjalan sesuai mandat dan peraturan yang berlaku.
Pertemuan di Mabes TNI tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, dan Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko.
Sejumlah pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri juga mengikuti pertemuan tersebut.
Kehadiran jajaran pimpinan kedua institusi menjadi bagian dari komunikasi antarlembaga dalam membahas tantangan keamanan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Melalui pertemuan tersebut, TNI dan Polri diharapkan memperkuat komunikasi, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menjalankan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.
Pada akhirnya, sinergi kedua institusi diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
