Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan anggaran darurat untuk mempercepat penanganan karhutla.
Desakan itu muncul karena kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan berpotensi memperluas dampak lingkungan.
FWK menyampaikan desakan tersebut dalam diskusi mingguan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Forum tersebut menilai karhutla telah berkembang menjadi persoalan nasional yang membutuhkan respons cepat serta dukungan kebijakan pemerintah.
Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan Presiden memiliki kewenangan memperkuat dukungan anggaran untuk meningkatkan efektivitas penanganan karhutla.
“Presiden punya kewenangan untuk menambah anggaran agar kasus kebakaran bisa segera berakhir,” kata Raja.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan operasi penanganan di lapangan memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
“Penanganan di lapangan harus diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Karhutla Ancam Kesehatan dan Lingkungan
Pendiri FWK Hendry Ch. Bangun menilai karhutla menimbulkan persoalan yang melampaui kerusakan kawasan hutan dan lahan.
Menurut Hendry, kebakaran juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat serta mengancam kelestarian satwa liar, terutama di Kalimantan.
Ia menyebut dampak kabut asap bahkan berpotensi dirasakan hingga negara-negara tetangga.
Negara yang disebut terdampak antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina.
Kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi kuat, baik di tingkat nasional maupun lintas wilayah.
Karena itu, FWK mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan sekaligus mempercepat respons terhadap titik kebakaran yang masih aktif.
Pandangan Berbeda soal Kinerja Pemerintah
Diskusi FWK juga memunculkan pandangan berbeda mengenai efektivitas pemerintah menangani karhutla.
Wartawan senior HM Untung Kurniadi menilai penanganan belum optimal karena kebakaran besar di Kalimantan masih berlangsung selama beberapa hari terakhir.
Namun, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa memiliki pandangan berbeda.
Teguh menilai pemerintah telah bekerja maksimal, tetapi menghadapi tantangan besar dalam memadamkan kebakaran, khususnya di lahan gambut.
“Orang boleh bilang tidak ada aksi dari pemerintah. Bukannya tidak ada aksi, tetapi memang banyak kendala di lapangan,” ujar Teguh.
“Kebakaran di lahan gambut sangat sulit dikendalikan,” lanjutnya.
Menurut Teguh, karakter lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus dan tidak selalu menghasilkan pemadaman secara cepat.
Ia juga menyoroti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan di wilayah terdampak.
Menurutnya, perubahan arah angin dapat membuat awan bergerak menjauh dari lokasi yang menjadi sasaran operasi.
FWK Dorong Dana Kedaruratan Segera Cair
Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Irsyad turut mendorong pemerintah pusat mempercepat pencairan dana kedaruratan.
Menurut Iqbal, ketersediaan anggaran menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah dapat segera diterapkan di daerah terdampak.
Dorongan tersebut muncul di tengah masih berlangsungnya sejumlah operasi pemadaman karhutla di berbagai wilayah.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang dikutip dalam diskusi, sedikitnya 93 kejadian karhutla tercatat di 12 provinsi.
Dari jumlah tersebut, petugas telah memadamkan 33 lokasi, sedangkan 60 lokasi lainnya masih menjalani proses pemadaman.
Sepanjang 2026, pemerintah mencatat 4.801 operasi penanganan karhutla dengan total luas area mencapai 38.829,46 hektare.
Petugas menjalankan operasi melalui pemadaman darat, water bombing, patroli udara, serta operasi modifikasi cuaca.
Pemerintah juga menyiagakan 52 helikopter untuk mendukung operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Data tersebut menunjukkan skala penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya yang besar dan berkelanjutan.
FWK berharap pemerintah mengambil langkah lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
Selain itu, FWK mendorong pemerintah memastikan penanganan mampu menekan dampak karhutla terhadap masyarakat, kesehatan, lingkungan, dan ekosistem.
Dengan dukungan anggaran darurat yang memadai, FWK berharap pemerintah dapat memperkuat operasi di lapangan sekaligus mempercepat pemadaman titik api yang masih aktif.
