Padang Pariaman, Sumatera Barat – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan para menteri Kabinet Indonesia Maju, kembali mengunjungi Sumatera Barat pada 17-18 Desember 2025. Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor berjalan dengan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau pada Rabu malam (17/12) dan langsung memimpin rapat terbatas tertutup di Markas Kodam Sumatera Barat. Rapat ini mengevaluasi respons bencana dan membahas strategi percepatan pemulihan hunian serta infrastruktur publik di daerah terdampak.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan.
Pada Kamis (18/12), Presiden meninjau langsung kondisi pengungsi di Posko Pengungsi SDN 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam. Saat ini tercatat 271 pengungsi dari 85 kepala keluarga masih membutuhkan bantuan dan penanganan lanjutan.
Pemerintah telah memulai pembangunan 100 unit hunian sementara (huntara) di sekitar lokasi bencana sebagai solusi jangka pendek, sebelum tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dengan hunian tetap (huntap).
Presiden juga meninjau progres pembangunan Jembatan Bailey di Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman, yang berfungsi sebagai akses darurat pengganti jembatan utama yang rusak. Jembatan ini penting untuk memulihkan konektivitas, distribusi logistik, serta mobilitas warga dan aparat.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan perbaikan akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya guna memastikan kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya dalam dua minggu terakhir, setelah sebelumnya Presiden juga meninjau wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera Utara. Kehadiran langsung Presiden beserta jajaran kabinet dan Kepala BIN menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal penanganan bencana secara menyeluruh, menjaga stabilitas keamanan dan sosial, serta memastikan pemulihan berjalan optimal.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan semua program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan sesuai target, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Ads)
