Manggarai Barat – Polri bersama pemerintah, TNI, dan stakeholder mempercepat penanganan gempa M 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Upaya tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Rapat membahas pencarian korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan akses vital masyarakat terdampak gempa.
Gempa tektonik tersebut mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB dengan pusat gempa sekitar 30 kilometer timur laut Mbay.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas mencatat kedalaman gempa mencapai 15 kilometer dengan guncangan hingga intensitas VII MMI.
Wilayah Aesesa dan Kota Mbay merasakan guncangan kuat akibat gempa tersebut.
Berdasarkan pembaruan data Basarnas pada Minggu (16/8/2026) pukul 09.00 WITA, sebanyak 51 orang meninggal dunia.
Selain itu, sebanyak 64 orang mengalami luka-luka akibat bencana tersebut.
Kabupaten Manggarai mencatat jumlah korban meninggal terbanyak dengan 24 orang, disusul Manggarai Timur sebanyak 20 orang.
Namun, proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung sehingga jumlah korban berpotensi berubah mengikuti perkembangan operasi lapangan.
Ribuan Personel Gabungan Bergerak
Menko PMK Pratikno dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi tersebut bersama Menteri Pekerjaan Umum dan sejumlah pejabat terkait.
Kepala BNPB Suharyanto serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii turut mengikuti koordinasi penanganan bencana di Manggarai Barat.
Kapolda NTT, Wakapolda NTT, Pangdam IX/Udayana, Forkopimda, serta Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol Bayu Suseno juga hadir.
Bayu mengatakan seluruh unsur memperkuat sinergi agar operasi penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan terarah.
“Fokus utama saat ini adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” ujar Bayu, Minggu (16/8/2026).
Menurut Bayu, pemerintah dan aparat juga menjaga akses komunikasi serta jalur distribusi bantuan agar tetap berfungsi.
Gempa turut menghantam fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah Flores.
Data sementara mencatat 21 rumah sakit terdampak, dengan tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya rusak ringan.
Dari 190 puskesmas yang terdampak, sebanyak 20 unit mengalami kerusakan berat sehingga turut memengaruhi layanan kesehatan masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, petugas mencatat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, dan empat jembatan mengalami kerusakan.
Kerusakan turut mengganggu sejumlah jalur vital, termasuk ruas Ende–Bajawa dan Ende–Maumere.
Akses menuju Pelabuhan Lorens Say Maumere serta sistem penyediaan air minum Lembor Selatan juga mengalami dampak.
Khusus Kabupaten Manggarai Barat, pendataan hingga Minggu dini hari mencatat 914 bangunan mengalami kerusakan.
Untuk mempercepat pencarian dan pertolongan, sekitar 1.875 personel gabungan bergerak di berbagai wilayah terdampak.
Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, BPBD, serta unsur relawan yang mendukung operasi kemanusiaan di lapangan.
Polri juga menyiapkan armada helikopter dari Bima menuju Labuan Bajo untuk mendukung evakuasi medis dan distribusi bantuan.
Sementara itu, bantuan dapat dikirim melalui jalur udara maupun laut sesuai kondisi akses menuju wilayah terdampak.
Polri juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak di Nangapanda, Kabupaten Ende.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat.
Perkuat Distribusi Bantuan dan Informasi
Pemerintah juga membentuk Pos Pendamping Nasional (Pospenas) di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi bantuan.
Sementara itu, Posko Logistik Nasional di Halim Perdana Kusuma mendukung pengiriman kebutuhan ke wilayah yang terdampak bencana.
Bayu menegaskan, tujuh hari pertama masa tanggap darurat menjadi periode penting bagi operasi pencarian dan penyelamatan.
“Seluruh unsur memprioritaskan pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan akses jalan dan komunikasi,” kata Bayu.
Selain operasi lapangan, Polri memperkuat fungsi kehumasan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan penanganan bencana.
“Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan,” ujar Bayu.
Langkah tersebut penting untuk mencegah simpang siur informasi ketika masyarakat menghadapi situasi darurat pascagempa.
Selanjutnya, pemerintah dan aparat melakukan pendataan masyarakat terdampak sebagai dasar penyiapan hunian sementara.
Pendataan itu juga membantu memastikan penyaluran bantuan dan pelayanan kepada korban berlangsung tepat sasaran.
Polri bersama TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya akan melanjutkan operasi terpadu selama masa tanggap darurat.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar proses evakuasi, distribusi bantuan, pemulihan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat berjalan secara terintegrasi.
Dengan kondisi lapangan yang masih dinamis, seluruh data korban dan kerusakan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pendataan serta operasi pencarian.
Pemerintah dan aparat pun terus mengutamakan keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah Flores yang terdampak gempa.
