Jakarta – Polri merotasi 199 personel yang terdiri atas perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), dengan sejumlah jabatan strategis di tingkat pusat dan daerah mengalami pergantian.
Mutasi tersebut mencakup posisi Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan informasi mutasi tersebut di Jakarta, Minggu, 11 Oktober 2026.
Pergantian jabatan ini menjadi bagian dari penataan organisasi kepolisian, sekaligus menempatkan sejumlah pejabat baru pada posisi yang memiliki tanggung jawab strategis.
Lima Jabatan Strategis Mengalami Pergantian
Pada tingkat Mabes Polri, Irjen Pol. Wawan Muliawan meninggalkan jabatan Wakabaintelkam dan mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Selanjutnya, Brigjen Pol. Anom Setyadji mengisi posisi Wakabaintelkam Polri.
Pergantian juga terjadi pada Korps Lalu Lintas Polri, yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi lalu lintas kepolisian.
Jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya diemban Irjen Pol. Wibowo kini dipercayakan kepada Brigjen Pol. Aries Syahbudin.
Sementara itu, tiga pergantian berlangsung pada tingkat kepolisian daerah, yakni di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung.
Irjen Pol. Agus Wijayanto mendapat penugasan sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Pol. Viktor Theodorus Sihombing.
Adapun jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini diemban Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, menggantikan Agus Wijayanto.
Di Lampung, Brigjen Pol. Yustan Alpiani mendapat kepercayaan memimpin Polda Lampung, menggantikan Irjen Pol. Helfi Assegaf.
Dengan demikian, mutasi ini menyentuh fungsi intelijen dan keamanan, lalu lintas, serta kepemimpinan kepolisian di tiga wilayah.
Perubahan tersebut menempatkan para pejabat baru pada lingkungan tugas dengan tanggung jawab berbeda, sesuai jabatan dan wilayah penugasan masing-masing.
Polri Sebut Mutasi Bagian dari Pembinaan Karier
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel.
Menurut Johnny, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kinerja institusi sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
Ia menyebut kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas sebagai pertimbangan dalam penempatan personel.
“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 11 Oktober 2026.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip meritokrasi dalam penempatan pejabat di lingkungan kepolisian.
“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan dasar kebijakan yang disampaikan Polri, yakni kebutuhan organisasi dan pertimbangan kapasitas personel.
Namun, penjelasan mengenai prinsip meritokrasi itu merupakan keterangan institusi mengenai dasar penempatan, bukan penilaian independen terhadap rekam jejak setiap pejabat.
Karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan tugas para pejabat baru memerlukan indikator kinerja dan hasil kerja yang dapat dievaluasi secara terbuka.
Pejabat Baru Diminta Menjaga Kesinambungan Program
Selain menjelaskan dasar mutasi, Johnny menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugas dan memberikan kontribusi bagi organisasi.
Ia berharap pengalaman serta pengabdian para pejabat sebelumnya dapat menjadi landasan bagi penerus mereka untuk melanjutkan program yang telah berjalan.
Menurut Johnny, pejabat yang menerima penugasan baru perlu segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah masing-masing.
Adaptasi tersebut penting agar pergantian kepemimpinan tidak menghambat pelaksanaan tugas maupun kesinambungan program kepolisian.
Di sisi lain, pejabat baru juga menghadapi tuntutan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan merespons kebutuhan masyarakat secara tepat.
“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif,” ujar Johnny.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu menempatkan kualitas pelayanan sebagai salah satu tujuan yang perlu menyertai penataan jabatan di lingkungan Polri.
Pelayanan Publik Menjadi Tolok Ukur Kinerja
Mutasi personel merupakan keputusan internal organisasi, tetapi pelaksanaannya memiliki relevansi bagi masyarakat karena menyangkut kepemimpinan sejumlah fungsi kepolisian.
Pada bidang lalu lintas, misalnya, masyarakat berkepentingan terhadap pelayanan administrasi, pengaturan lalu lintas, serta penegakan hukum yang profesional.
Sementara itu, kepemimpinan kepolisian daerah berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.
Adapun fungsi intelijen dan keamanan memiliki tanggung jawab tersendiri dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sesuai kewenangannya.
Meski demikian, pergantian pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan peningkatan kinerja institusi.
Hasilnya tetap bergantung pada pelaksanaan program, kualitas pengawasan, integritas personel, serta kemampuan organisasi memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, pernyataan mengenai penguatan organisasi perlu berjalan beriringan dengan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel.
Johnny menegaskan bahwa mutasi harus sejalan dengan komitmen Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Ia juga menyebut semangat tersebut sejalan dengan slogan Polri, “Polisi Bersama Masyarakat”.
“Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Johnny.
Dengan mutasi yang mencakup 199 personel ini, Polri melakukan perubahan penugasan pada sejumlah posisi strategis di tingkat pusat maupun daerah.
Selanjutnya, pelaksanaan tugas para pejabat baru dan hasil kerja mereka akan menjadi bagian penting dalam menilai dampak penataan organisasi tersebut terhadap pelayanan kepolisian.
