Pontianak, Kalbar – Langkah politik Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang resmi bergabung dengan Partai Gerindra mengejutkan banyak pihak. Namun di balik manuver tersebut, sejumlah pengamat menilai ada strategi besar yang sedang dimainkan: mempercepat pembangunan Kalbar lewat sinergi langsung dengan pusat kekuasaan.
Masuknya Norsan ke partai yang kini berada di puncak kekuasaan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto diyakini akan memuluskan jalur koordinasi, akses anggaran, hingga eksekusi proyek strategis di daerah.
“Ini bukan sekadar manuver politik, tapi langkah strategis jangka panjang,” kata Dr. Herman Hofi Munawar, pakar hukum dan kebijakan publik Kalbar, Selasa (29/4). “Bergabung dengan partai penguasa membuka peluang besar bagi Kalbar untuk lebih dekat dengan kebijakan nasional, terutama dalam hal pembangunan.”
Ria Norsan dikenal sebagai politisi loyal yang membangun kariernya dari bawah hingga menduduki kursi wakil gubernur, lalu gubernur. Kepindahannya dari partai beringin ke Gerindra disebut-sebut sebagai bentuk realignment politik untuk menjaga agar Kalbar tidak tertinggal dalam peta pembangunan nasional pasca-pemilu 2024.
Ia sendiri telah menyatakan komitmen untuk mendukung penuh visi “Asta Cita” Presiden Prabowo, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan energi. Proyek-proyek besar seperti pembangunan Jembatan Kapuas III pun mulai menunjukkan progres, meski masih dalam tahap perencanaan dan lobi ke pemerintah pusat.
“Kalbar butuh jembatan strategis, bukan hanya secara fisik tapi juga politik,” tambah Dr. Herman.
Selain infrastruktur, program unggulan Ria Norsan seperti Gemar Membangun Desa juga tetap dijalankan. Program ini menyasar peningkatan IPM di desa-desa tertinggal dengan pendekatan terintegrasi—mulai dari pertanian, pendidikan, hingga keterlibatan TNI dan Polri dalam penguatan ketahanan pangan.
Tentu, perpindahan ini bukan tanpa riak. Friksi internal di tubuh Golkar Kalbar mulai terasa, dan pertanyaan soal dinamika kekuasaan lokal pun mencuat. Namun secara umum, masyarakat Kalbar menanggapi dengan optimisme.
Dalam peta politik nasional yang semakin terpusat, Kalbar tidak ingin hanya jadi penonton. Langkah Ria Norsan bisa jadi penentu apakah provinsi ini mampu mengambil peran lebih strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia bagian barat.
Meski belum ada jaminan hitam di atas putih soal dana pusat, tanda-tanda positif mulai terlihat: kunjungan intensif kementerian, sinyal dukungan dalam rapat koordinasi nasional, hingga peningkatan komunikasi antara Pemprov Kalbar dan Jakarta.
Kalbar tampaknya tengah menata ulang perannya di panggung nasional. Dan Norsan, dengan langkah politiknya, kini berdiri di persimpangan antara perubahan dan percepatan. (JN/98)
