Opini;
Karya Izus Salam
Bandung — Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berjalan. Kekuasaan tampak terkonsolidasi, mesin birokrasi bekerja, dan stabilitas politik terasa. Namun di balik tenangnya permukaan, muncul gelombang kegelisahan di kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil.
“Pemerintahan ini tidak gagal secara administratif, tapi kehilangan arah secara ideologis,” ujar Izus Salam, Ketua KAMMI Jawa Barat, dalam tulisannya berjudul “Ketika Negara Kembali ke Sentral: Gejala Otoritarianisme Baru di Tahun Pertama Prabowo.”
Menurutnya, Indonesia saat ini seperti kapal besar yang melaju cepat tanpa pelabuhan yang jelas. Stabilitas yang dirayakan justru dibangun di atas ruang demokrasi yang kian membisu dan rakyat yang lelah menghadapi retorika populisme.
1. Populisme Sosial vs Keadilan Struktural
Izus menilai, setahun terakhir bangsa ini disuguhi wajah baru populisme politik: makan bergizi gratis, bantuan sosial, dan slogan “pemerintah hadir untuk rakyat.”
Namun di balik narasi penuh empati itu, akar masalah ketimpangan sosial tetap tak tersentuh.
“Populisme memberi kesan dekat dengan rakyat, tapi tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. Negara harus kembali pada arah ideologis kesejahteraan sejati — bukan sekadar negara kuat, tapi negara yang memanusiakan,” tulisnya.
Ia menekankan pentingnya reforma agraria, kedaulatan pangan, dan redistribusi ekonomi sebagai fondasi, bukan hiasan kebijakan. “Kesejahteraan tidak lahir dari program gratis, tapi dari keadilan struktural,” tegasnya.
2. Demokrasi yang Membisu
Salah satu catatan paling tajam dari Izus Salam adalah soal menyempitnya ruang publik. Kritik sosial dicurigai, media dikendalikan oleh kepentingan industri pencitraan, dan partisipasi rakyat direduksi menjadi angka survei elektoral.
“Kita sedang menuju demokrasi prosedural tanpa jiwa deliberatif,” tulisnya.
Menurutnya, tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk memulihkan demokrasi dari akar. Pemerintah diminta membuka ruang kritik, memperkuat KPK, Komnas HAM, serta media independen, agar rakyat kembali memiliki suara dalam kebijakan publik.
3. Ekonomi: Dari Populisme ke Produksi
Pertumbuhan ekonomi di atas 5% dinilai tidak cukup jika hanya menopang konsumsi.
“Subsidi sosial besar memang membantu jangka pendek, tapi tanpa strategi produksi, subsidi berubah menjadi candu politik,” kritiknya.
Ia menyerukan agar pemerintah berani menggeser fokus dari politik belanja menuju politik produksi.
“Bangun pabrik kecil di luar Jawa, hidupkan koperasi, beri insentif riset teknologi pertanian dan maritim. Negara tidak boleh hanya memberi makan — tapi harus membangun dapur rakyat.”
4. Krisis Tata Kelola dan Transparansi
Izus menilai, pemerintah kini menghadapi paradoks: negara makin besar, tapi makin tidak transparan.
“Pemangkasan anggaran Rp306 triliun disebut efisiensi, tapi publik tak tahu apa yang dipotong dan siapa yang terdampak,” tulisnya.
Ia mendorong keterbukaan penuh terhadap data fiskal dan penempatan pejabat berbasis meritokrasi, bukan loyalitas politik.
“Negara kuat bukan yang mengendalikan segalanya, tapi yang membiarkan rakyat ikut mengawasi segalanya,” tegasnya.
5. Krisis Etika Kepemimpinan
Bagi Izus, masalah terbesar bangsa ini bukan ekonomi, melainkan krisis moral kekuasaan.
“Kita telah terlalu lama hidup dalam budaya politik transaksional yang mengukur segalanya dengan loyalitas, bukan kelayakan moral,” tulisnya getir.
Ia menyerukan agar tahun kedua menjadi momentum pemulihan moral dan keteladanan, bukan sekadar kelanjutan politik transaksional. “Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang menaklukkan rakyat dengan ketegasan, tapi yang memimpin rakyat dengan kepercayaan.”
Tahun Kedua: Ujian Peradaban
Menutup tulisannya, Izus Salam mengingatkan bahwa sejarah tidak menilai seberapa keras seorang pemimpin memerintah, melainkan seberapa benar arah yang ia pilih.
“Negara ini telah terlalu lama berjalan tanpa kompas nilai,” ujarnya.
Ia menegaskan, tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi titik balik peradaban, bukan sekadar keberlanjutan kekuasaan.
“Dari negara kekuasaan menuju negara peradaban; dari politik ketakutan menuju politik kebajikan; dari populisme konsumtif menuju pemberdayaan produktif,” tulisnya menutup refleksi.
Analisis singkat:
Tulisan ini menjadi alarm moral di tengah stabilitas politik — mengingatkan bahwa kesejahteraan sejati tak bisa lahir dari kekuasaan yang terpusat, melainkan dari keberanian membuka ruang bagi keadilan dan kritik.
