Oleh: Edi Sutiyo – Pemerhati Kebijakan Publik, Ketum Simpe Nasional / Pembina Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia
Bandung – Peristiwa nahas saat mobil aparat melindas seorang pengemudi ojek online yang ikut berdemo, menyisakan luka mendalam. Tragedi ini bukan hanya soal insiden di jalan, tetapi cermin bagaimana kebijakan politik yang keliru dapat menjadikan rakyat sebagai korban, sementara aparat negara seolah ditempatkan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri.
Semua bermula dari kisruh tunjangan Rp3 juta per hari bagi anggota DPR yang diklaim sebagai “anggaran perumahan.” Alasan yang disampaikan, banyak wakil rakyat dari daerah tak memiliki rumah di Jakarta, padahal negara sejatinya sudah menyediakan rumah dinas. Ironisnya, rumah dinas tersebut justru telah diserahkan kembali kepada pemerintah. Lalu mengapa fasilitas yang sudah ada dilepas, sementara kompensasinya berupa uang tunjangan justru diterima dengan sukacita?
Rakyat yang tengah bergulat dengan kesulitan ekonomi, melihat pemandangan itu sebagai bentuk ketidakpekaan. Alih-alih berempati, sebagian anggota DPR tampak larut dalam euforia tambahan penghasilan. Tak ayal, kepercayaan publik pun kian terkikis.
Di lapangan, dampak kebijakan ini menjelma menjadi gelombang unjuk rasa. Sayangnya, yang sering terlihat justru benturan: rakyat berhadapan dengan aparat. Padahal, aparat TNI–Polri sejatinya adalah anak kandung rakyat, yang oleh Undang-Undang diberi mandat menjaga ketertiban dan keamanan.
Polri dalam posisi dilematis. Mereka harus patuh pada perintah sebagai alat negara, tetapi di sisi lain mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia. Bila aparat kehilangan empati dan melihat rakyat semata sebagai lawan, potensi lepas kendali bisa muncul. Sebab, di balik seragam dan pendidikan khusus yang mereka jalani, mereka tetaplah manusia biasa.
Akar masalah tetap bermuara di Senayan. Jika wakil rakyat terus sibuk menuntut fasilitas di tengah penderitaan masyarakat, mereka lupa pada janji kampanye: memperjuangkan kepentingan rakyat. Faktanya, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan justru sering dijadikan komoditas politik dan bisnis.
Kini saatnya seluruh komponen bangsa, khususnya para pemimpin, kembali pada nurani. Politik harusnya berangkat dari kepentingan rakyat, bukan dari kenikmatan pribadi. Ingat pesan Rasulullah SAW: “Jika kenyang, beliau adalah orang terakhir yang kenyang. Jika lapar, beliau adalah orang pertama yang lapar.”
Sebuah pengingat bagi para pemimpin: jangan pernah merasa sejahtera ketika rakyatmu masih hidup dalam kesusahan. (DS)
