Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mereka nilai belum sistematis dan belum menjawab penderitaan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan.
Dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (14/10/2026), para peserta menyoroti kabut asap berkepanjangan yang mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane menilai kondisi tersebut menuntut keseriusan pemerintah, terutama ketika warga masih menghadapi dampak karhutla dalam kehidupan sehari-hari.
“Kondisi ini membuat kita terusik. Bahkan, di tengah kesulitan masyarakat di daerah-daerah rawan karhutla, kita mendengar berita adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini mengusik rasa kemanusiaan kita,” ujar Raja saat membuka diskusi.
Diskusi hibrida tersebut menghadirkan Hendry Ch Bangun, mantan Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, serta sejumlah pengurus FWK dan pemimpin redaksi media massa.
Peserta dari berbagai daerah juga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari karhutla di Kalimantan hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Warga Kalimantan Selatan Merasa Dianaktirikan
Tokoh pers Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, mengungkapkan bahwa karhutla berkepanjangan telah mengganggu kesehatan masyarakat, perekonomian, transportasi, dan pendidikan.
Menurut Helmie, sekolah-sekolah meliburkan kegiatan belajar tatap muka sehingga anak-anak harus belajar dari rumah.
Selain itu, ketidakpastian jadwal penerbangan menambah kesulitan warga yang membutuhkan transportasi udara untuk berbagai keperluan.
“Terkesan karhutla kurang mendapat prioritas. Anggarannya terbatas,” ujar Helmie.
Ia menilai kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa Kalimantan Selatan menjadi anak tiri dalam penanganan karhutla nasional.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat saat ini lebih berfokus pada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Persepsi ketimpangan prioritas itu, menurut FWK, perlu mendapat perhatian pemerintah agar penanganan karhutla menjangkau seluruh daerah terdampak sesuai kebutuhan lapangan.
Namun, penilaian mengenai prioritas anggaran dan penanganan tersebut memerlukan penjelasan pemerintah mengenai alokasi sumber daya, strategi pemadaman, serta langkah perlindungan masyarakat di setiap wilayah.
Kabut Asap Tekan Pendidikan dan Ekonomi
Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, wartawan senior M. Harris Sadikin menggambarkan dampak kabut asap yang terus mengganggu kehidupan masyarakat.
Ia menyebut kabut asap tebal menyelimuti Palangka Raya hampir setiap hari dan menghambat aktivitas warga.
Menurut Harris, kondisi tersebut bahkan membuat penerbangan dari Palangka Raya tidak berjalan selama hampir sebulan.
Warga memilih mengurangi kegiatan di luar rumah untuk menghindari paparan asap, sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi penurunan omzet.
Penurunan pendapatan itu berpotensi menekan kemampuan pelaku usaha memenuhi kewajiban pinjaman dan meningkatkan risiko kredit bermasalah di perbankan.
“Hingga kini, hampir dua bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Semua anak belajar dari rumah,” tambah Harris.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada persoalan lingkungan, tetapi juga merembet ke sektor pendidikan, transportasi, dan keberlangsungan usaha masyarakat.
Sementara itu, Koordinator FWK di Papua Tengah, Suroso Miswan, menyoroti kesulitan masyarakat akibat karhutla dan kemarau panjang.
Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan beban warga yang menghadapi gangguan aktivitas dan tekanan ekonomi akibat kondisi tersebut.
FWK Pertanyakan Bantuan Internasional
Dalam diskusi itu, sejumlah wartawan senior, termasuk M. Nasir, Dr. Budi Nugraha, Rudi Sitompul, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan, Herwan Pebriansyah, dan Iqbal Risyad selaku pemimpin redaksi VOI, turut mempertanyakan respons pemerintah.
Mereka menyoroti belum dimanfaatkannya tawaran bantuan dari negara-negara sahabat Indonesia untuk menghadapi karhutla.
Pertanyaan tersebut mendorong pemerintah menjelaskan pertimbangan dalam menerima atau memanfaatkan bantuan internasional, termasuk kebutuhan teknis dan mekanisme koordinasi yang berlaku.
Hendry Ch Bangun juga menyoroti dampak karhutla berkepanjangan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
Menurutnya, masyarakat semakin frustrasi dan marah karena kabut asap mengganggu kesehatan, kegiatan ekonomi, pendidikan, serta transportasi.
Ia menilai pemerintah pusat perlu menunjukkan langkah penanganan yang lebih sistematis dan tepat sasaran agar masyarakat merasakan manfaat kebijakan secara langsung.
Hendry juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo mengenai percepatan pemadaman melalui operasi darat dan udara di sejumlah wilayah.
Menurutnya, langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab kesulitan warga yang masih menghadapi kabut asap.
FWK Desak Perlindungan Sosial bagi Warga
Selain mempercepat pemadaman, FWK menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan atau menghadapi gangguan aktivitas akibat karhutla.
Koordinator Ekonomi FWK Herry Sinamarata meminta pemerintah segera membantu warga terdampak, termasuk pelaku UMKM yang mengalami tekanan ekonomi.
Ia menilai pemerintah tidak boleh menunda bantuan sampai seluruh titik api berhasil dipadamkan.
“Jangan menunggu apinya padam, baru bergerak!” tegas Herry.
Desakan tersebut menempatkan perlindungan masyarakat sebagai kebutuhan mendesak yang harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman.
Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, keberlangsungan kegiatan belajar, akses transportasi, serta kemampuan UMKM bertahan selama krisis asap berlangsung.
Bagi FWK, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengurangi dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, FWK mendorong langkah yang terkoordinasi, pemerataan perhatian berdasarkan kebutuhan daerah, dan perlindungan sosial yang cepat bagi warga terdampak.
Hingga diskusi tersebut berlangsung, para peserta masih menilai masyarakat membutuhkan langkah nyata yang mampu menjawab persoalan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi akibat karhutla.
