Jakarta –monitorindo.com Hampir dua tahun berlalu sejak masa kampanye berakhir.
Kini, warga Minang di Jakarta mulai mempertanyakan realisasi berbagai janji politik yang pernah mengemuka.
Saat kampanye, para kandidat menjanjikan penguatan peran warga Minang dalam pembangunan Jakarta.
Selain itu, mereka juga menjanjikan dukungan bagi pelaku UMKM perantau agar semakin berkembang.
Mereka turut menawarkan beasiswa bagi anak Minang berprestasi sebagai investasi pendidikan generasi muda.
Selanjutnya, mereka berkomitmen mempermudah berbagai akses layanan bagi para perantau Minang di Jakarta.
Tak hanya itu, mereka juga menjanjikan pembangunan pusat budaya Minang sebagai ruang pelestarian adat dan tradisi.
Kemudian, mereka berjanji membuka ruang dialog secara rutin bersama masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi.
Namun, hingga kini, sebagian warga mengaku belum melihat realisasi nyata dari sejumlah komitmen tersebut.
Karena itu, kritik dan pertanyaan mulai bermunculan di tengah masyarakat.
Salah seorang tokoh perantau Minang menegaskan, janji politik merupakan kontrak moral antara pemimpin dan masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mengetahui perkembangan setiap janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, masyarakat meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka seluruh program yang telah berjalan.
Masyarakat juga berharap pemerintah memaparkan program yang masih memasuki tahap perencanaan maupun pelaksanaan.
Dengan begitu, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan data, fakta, dan capaian yang terukur.
Pada akhirnya, warga menilai kepercayaan publik tumbuh melalui konsistensi merealisasikan janji, bukan sekadar menyampaikannya saat kampanye.
