Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu mempertimbangkan pengunduran diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi FWK mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Diskusi yang berlangsung dinamis itu mempertemukan sejumlah pandangan mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terhadap persoalan persyaratan pencalonan Gibran.
Meski peserta memiliki kesamaan pandangan mengenai perlunya penyelesaian persoalan tersebut, mereka berbeda pendapat mengenai mekanisme konstitusional untuk mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden.
Sebagian peserta mendorong Gibran mengundurkan diri secara sukarela demi meredam ketegangan politik dan menjaga persatuan masyarakat.
Namun, kelompok lainnya menghendaki proses pemberhentian melalui tahapan konstitusi agar kepastian hukum tetap menjadi pijakan penyelesaian persoalan.
Koordinator FWK Raja Pane mengungkapkan bahwa perbedaan tersebut menjadi bagian penting dalam diskusi yang membahas perkembangan persoalan hukum dan ketatanegaraan tersebut.
Menurut Raja, para peserta sama-sama menaruh perhatian terhadap dampak persoalan jabatan Wakil Presiden terhadap kehidupan demokrasi dan stabilitas nasional.
Putusan MK dan MA Jadi Pokok Perdebatan
Perbedaan pandangan dalam diskusi tersebut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam Putusan MK tertanggal 6 Oktober 2026, majelis menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Namun, pertimbangan hukum putusan tersebut juga membahas persoalan bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran.
Menurut uraian yang disampaikan dalam diskusi FWK, pertimbangan tersebut menyebut tidak terdapat bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan jenjang SLTA atau sederajat.
Sementara itu, rilis FWK menyebut Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan surat keterangan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gibran.
Kedua putusan tersebut menjadi landasan pembahasan peserta mengenai konsekuensi hukum dan pilihan penyelesaian persoalan jabatan Wakil Presiden.
Akan tetapi, perbedaan muncul ketika peserta membahas apakah pengunduran diri sukarela atau proses pemberhentian konstitusional menjadi jalan keluar terbaik.
Pengunduran Diri Dinilai Lebih Elegan
Wartawan senior sekaligus praktisi hukum HMU Kurniadi berpandangan bahwa Gibran sebaiknya memperoleh kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela.
Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024–2025 tersebut menilai langkah itu dapat menjadi pilihan politik kenegarawanan dalam menghadapi persoalan ketatanegaraan.
Menurut Kurniadi, pengunduran diri secara sukarela berpotensi meredam ketegangan politik sekaligus menghindari polarisasi yang semakin memperlebar perbedaan di tengah masyarakat.
Ia juga menilai pilihan tersebut lebih elegan dan bermartabat karena mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sebagai mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro, Kurniadi turut menekankan pentingnya menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan kekuasaan.
Ia mengingatkan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
Kurniadi berpandangan bahwa kekuasaan negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat dan menjamin keadilan.
Selain itu, kekuasaan harus menjaga persatuan serta memastikan keberlangsungan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” katanya.
Mekanisme Konstitusi Jadi Pilihan Kelompok Lain
Berbeda dengan pandangan Kurniadi, anggota diskusi yang dimotori Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr. Teguh Santosa menghendaki penyelesaian melalui mekanisme konstitusi.
Menurut Teguh, pengunduran diri tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan dalam menyelesaikan persoalan jabatan Wakil Presiden.
Doktor ilmu hubungan internasional Universitas Padjadjaran tersebut menilai proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi dapat memberikan kepastian hukum.
Ia merujuk Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatan.
Ketentuan tersebut mencakup pelanggaran hukum tertentu sebagaimana tercantum dalam konstitusi maupun kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR.
Dengan demikian, proses pemberhentian tidak cukup hanya mengandalkan desakan politik ataupun tekanan opini publik.
Sebaliknya, setiap tahapan harus memenuhi persyaratan dan prosedur konstitusional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Teguh menegaskan bahwa mekanisme tersebut perlu berjalan untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan penyelesaian persoalan sesuai konstitusi.
“Kami berpendapat untuk kepastian hukum sebaiknya mas Gibran tidak perlu mundur tapi diproses saja sesuai mekanisme konstitusi.”
“DPR menyatakan pendapat lalu diputus ke Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi dibawa ke MPR untuk ditetapkan,” katanya.
FWK Sepakat Keselamatan Rakyat Harus Diutamakan
Di tengah perbedaan mengenai mekanisme pengakhiran jabatan Wakil Presiden, diskusi FWK menghasilkan satu kesepahaman penting mengenai kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 sekaligus Ketua PWI Pusat periode 2023–2025 Hendry Ch Bangun mengungkapkan kesepakatan tersebut.
Menurut Hendry, peserta diskusi menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan kekuasaan sebagai prinsip utama penyelesaian persoalan ketatanegaraan.
Ia menegaskan bahwa prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menghadapi persoalan tersebut.
Karena itu, perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian tidak boleh berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.
Hendry juga mengingatkan potensi dampak persoalan tersebut terhadap stabilitas nasional dan persatuan masyarakat apabila tidak memperoleh penyelesaian secara tepat.
Kesepakatan itu memperlihatkan bahwa peserta diskusi memiliki perhatian yang sama terhadap kepentingan bangsa, meskipun menawarkan jalan konstitusional berbeda.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat Mengemuka di DPR
Sementara itu, dinamika politik mengenai jabatan Wakil Presiden Gibran juga berkembang di lingkungan parlemen.
Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi jumlah tersebut setelah pimpinan DPR menerima dokumen usulan dari para anggota pengusul.
Dukungan itu berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
Selanjutnya, Fraksi NasDem menyumbangkan 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal pengusulan HMP sebanyak 25 anggota DPR dari sekurang-kurangnya dua fraksi.
Pimpinan DPR selanjutnya akan membawa usulan tersebut melalui tahapan kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkembangan di parlemen itu menambah dimensi politik dalam persoalan yang juga menjadi pembahasan FWK.
Dengan demikian, diskusi FWK memperlihatkan dua pendekatan berbeda dalam menyelesaikan persoalan jabatan Wakil Presiden, yakni pengunduran diri sukarela dan pemberhentian melalui konstitusi.
Namun, kedua pandangan tersebut bertemu pada satu prinsip yang sama, yakni kepentingan dan keselamatan rakyat harus menempati posisi tertinggi.
Prinsip itulah yang menjadi pesan utama diskusi FWK di tengah berkembangnya dinamika hukum, politik, dan ketatanegaraan nasional.
