Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa 79,9% pelanggaran dalam industri kosmetik berasal dari produk impor ilegal. Fakta ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Aula Gedung Bhineka Tunggal Ika, di mana BPOM membahas pelanggaran izin edar serta kandungan bahan berbahaya dalam sejumlah produk kosmetik.
Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D., menyoroti peredaran kosmetik injeksi ilegal yang semakin marak dan sulit dikendalikan.
“Produk-produk ini kerap beredar tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Masyarakat perlu lebih waspada terhadap kosmetik yang menjanjikan hasil instan, terutama yang diklaim dapat memutihkan kulit dalam waktu singkat,” jelasnya.
BPOM juga mengajak influencer dan content creator untuk lebih aktif dalam melaporkan produk-produk kosmetik yang mencurigakan, terutama yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya.

Dalam hasil intensifikasi pengawasan tahun 2025, BPOM merilis daftar 89 merek kosmetik yang diduga beredar secara ilegal di Indonesia. Beberapa di antaranya diketahui menggunakan metode injeksi yang berisiko bagi kesehatan. Merek-merek yang patut mendapat perhatian khusus dugaan terkait penggunaan injeksi antara lain:
– Neutro Skin
– Meso Glow
– Mesologica MD
– Dr Ballen
– HCHANA
– Liftheng
– PerfectX
Produk-produk ini diduga sering kali dipasarkan sebagai solusi perawatan kulit dengan efek instan melalui injeksi, meski belum terdaftar secara resmi di BPOM.
Namun, BPOM mengakui bahwa spesifikasi lebih rinci mengenai produk berbasis injeksi masih dalam tahap investigasi. Bagian Humas BPOM menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada data valid terkait jumlah pasti dugaan merek kosmetik yang menggunakan metode injeksi.
BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar suatu produk melalui situs resmi BPOM atau aplikasi Cek BPOM guna menghindari risiko kesehatan akibat penggunaan produk ilegal. Laporan terkait kosmetik ilegal dapat disampaikan langsung melalui kanal pengaduan BPOM dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
“Jangan mudah tergiur dengan promosi influencer atau iklan di media sosial tanpa memastikan keamanannya terlebih dahulu,” tambah Prof. Taruna Ikrar.
Dengan meningkatnya pengawasan serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan, diharapkan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dapat ditekan demi kesehatan dan keselamatan konsumen. (SH)







